Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sedati, Sidoarjo hari ini mengupulkan 21 kepala sekolah tingkat sekolah dasar. Mereka terdiri dari 17 kepala sekolah negeri dan 4 kepala sekolah swasta.
Ke-21 kepala sekolah tersebut berkumpul dalam rangka melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kali ini kegiatan PKB fokus pada layanan pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
Ketua K3S Kecamatan Sedati Moh. Shobirin menjelaskan, pertemuan kali ini merupakan yang ke-9. Rencananya, tanggal 28 mendatang menggelar pertemuan ke-10 yang merupakan pertemuan terakhir pelatihan.
“Dengan adanya ilmu dari Bu Sri, kepala sekolah dan guru-guru memahami penanganan dan pelayanan PDBK,” jelas Shobirin, Selasa (18/10/2022) di SDN Sedatigede II tempat berlangsungnya kegiatan.
Ia pun menceritakan kondisi lembaga pendidikan di Kecamatan Sedati dalam memberikan layanan kepada anak-anak dengan hambatan yang semakin hari menunjukkan perkembangan.
Saat ini, lanjut Shobirin, di Sedati terdapat 2 lembaga pendidikan atau sekolah setingkat sekolah dasar yang menjadi rujukan untuk pelayanan PDBK. Sekolah tersebut yakni SDN Pepe dan Sedati Agung.
“Di Sedati Agung tercatat ada 26 PDBK. Kemudian ada 16 orang guru shadow,” terang Shobirin.
Bahkan, kata Shobirin, di Sedati Agung sudah ada tenaga ahli seperti psikolog dan praktisi atau guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang didatangkan setiap bulan untuk konsultasi. Selain itu, juga sudah tersedia sarana atau fasilitas khusus bagi PDBK.
Harapannya, dengan PKB kali ini hingga yang ke-10 mendatang semakin banyak sekolah-sekolah yang bisa memberikan layanan kepada PDBK secara maksimal.
“Supaya kekhawatiran kepala sekolah berkurang, karena selama ini mereka takut tidak bisa memberikan pelayanan,” kata pria yang juga ketua FK3S Kabupaten Sidoarjo itu.
Ia pun mengaku, operasional PDBK hingga saat ini di-cover dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan nilai 29 ribu Rupiah bulan. Sementara guru shadow digaji oleh wali PDBK dengan besaran 1 juta Rupiah per bulan.
Shobirin pun menginginkan, nasib guru shadow juga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah. “Sudah dibicarakan dengan DPRD Sidoarjo, supaya bisa masuk ke Honorer Daerah (Honda) atau tunjangan khusus guru shadow,” inginnya.
Pasalnya, selama ini masih jadi beban bagi wali PDBK. Dan hal itu semakin menjadi beban dan permasalahan bagi wali PDBK yang kurang mampu.
Untuk mensiasati hal itu, ungkap Shobirin, ada kolaborasi antara wali PDBK yang mampu dengan yang tidak untuk mencari solusi kesejahteraan guru shadow. “Selama ini ya gendong indit,” ungkapnya.
Ia pun menuturkan bahwa sempat melakukan audiensi dengan DPRD Sidoarjo. Hasil pembicaraan dengan komisi D rencananya tahun depan direalisasikan anggaran untuk kesejahteraan guru shadow.
“Waktu itu ditemui Pak Aditya dan Pak Bangun” terang Kepala SDN Sedati Agung itu.
Sementara itu pengawas sekolah yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, Sumiyatin berharap, hasil pelatihan kali ini semua sekolah yang ada di Sedati tidak hanya bisa menerima tetapi juga memberi pelayanan maksimal. (Nis)
