Masa penerimaan peserta didik baru (ppdb) memang telah berakhir. Namun, ada peristiwa menarik dibalik masa-masa yang menyita perhatian para orangtua tersebut, yakni penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus yang berada di SDN Sidokerto, Kecamatan Buduran.
Ketua pokja inklusi SDN Sidokerto Sri Sugiarti, M.Pd menjelaskan, meski sekolah-sekolah pemerintah menerapkan sistem zonasi, SDN Sidokerto masih banyak didatangi para pendaftar dari luar desa. Hal itu dikarenakan masih banyak sekolah-sekolah yang belum bersedia menerima peserta didik berkebutuhan khusus (pdbk).
“Tahun ini kami pusing karena overload ppdb pdbk,” ungkap Sri.
Ia menjelaskan, di SDN Sidokerto hanya bisa menerima 3 anak dengan hambatan dalam 1 kelas. Artinya, dari 28 anak dalam 1 rombel diisi oleh 25 anak reguler dan 3 anak berkebutuhan khusus (abk).
Kedatangan abk dari luar desa, lanjut Sri, dikarenakan sekolah tersebut merupakan sekolah percontohan tingkat Jawa Timur dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi. Di samping itu, telah terbukti mengantarkan abk berprestasi.
Sri pun menyayangkan, masih ada sekolah yang belum bersedia menerima abk. Padahal, pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi.
“Dinas itu sudah sering memberikan workshop Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI). Dan itu rutin,” terang Sri saat ditemui di SDN Sidokerto, di sela-sela ppdb, Rabu (8/6).
Sri pun mencontohkan, ada seorang wali peserta didik berasal dari Sukodono bernama Aris Setiawan dari Desa Pademonegoro yang sempat kebingungan mencarikan sekolah untuk anaknya. Padahal anaknya hanya berhambatan ringan.
“Coba saya tes, anaknya loh bisa membaca dan menulis,” kata Sri.
Ia berharap, ppdb pdbk tahun depan tidak ada lagi penolakan dari sekolah-sekolah bagi anak-anak dengan hambatan. Pasalnya, pemerintah telah memberikan tambahan honor bagi pendidikan yang menangani abk.
