Kesuksesan gelaran Sidoarjo School Festival (SSF) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta kabupaten Sidoarjo dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan vokasi di Kota Delta.
Dalam SSF tersebut ada pemilihan Duta SMK yang kali pertama diselenggarakan di Indonesia. Artinya, kemunculan Duta SMK pertama berasal dari SMK di Sidoarjo. Dan berasal dari gelaran yang diinisiasi MKKS SMK Swasta di Sidoarjo.
MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo berharap SSF menjadi embrio kegiatan serupa secara nasional. Dan, nantinya ada duta SMK Nasional seperti di Kabupaten Sidoarjo.
Di balik gelaran SSF dan ide-ide menarik lainnya, terdapat keinginan MKKS SMK Swasta untuk menjadikan SMK Swasta unggul secara merata.
“Kalau bisa melihat sekolah-sekolah swasta besar semua dan bagus semua kan menyenangkan,” kata Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo Kisyanto SM saat ditemui di acara buka puasa bersama perwakilan awak media Sidoarjo.
Berpisah untuk Berkembang
Awalnya memang tidak ada MKKS SMK Swasta. Hanya ada MKKS SMK yang anggotanya terdiri atas sekolah swasta dan negeri. Usulan untuk memisahkan antara sekolah swasta dan negeri muncul pada tahun 2006, atas dasar perasaan sungkan dan canggung jika ketua MKKS dari sekolah swasta kemudian memimpin sekolah-sekolah negeri.
Melalui musyawarah para kepala sekolah Kisyanto SM, dari SMK YPM 8 Sarirogo terpilih. Nah, dialah inisiator perpisahan itu. Yang mendasari keinginan optimalisasi peran dan fungsi MKKS.
Usulan tersebut menjadi isu nasional. Pasalnya, kota-kota lain belum berani melakukan pemisahan antara sekolah swasta dan negeri.
“Saat itu teman-teman takut risikonya, biaya, dan mancam-macam,” terang pemilik akun Youtube DR KIS itu.
Aturan dan regulasi sekolah negeri yang cukup ketat dan mengikat menjadi dasar utama harus dilakukan pemisahan. Ada kekhawatiran perbedaan aturan menjadi penghambat organisasi MKKS.
“Saat itu, MKKS SMK Swasta hanya di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Kisyanto.
Berpisah yang Tak Sepenuhnya
Akan tetapi, pemisahan kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan. Karena, ada kesepakatan di luar forum untuk tetap kompak antara SMK Swasta dan Negeri ketika ada kegiatan keluar daerah.
Artinya, ketika membawa nama Kabupaten Sidoarjo keluar daerah, SMK Swasta dan Negeri tetap satu kesatuan.
“Jadi, kami terpisah ketika saat melaksanakan urusan internal, seperti pengelolaan organisasinya,” kata Kisyanto.
Pemisahan tersebut akhirnya menjadi contoh dan rujukan.
Pada tahun berikutnya terbit regulasi dari kementerian yang mengharuskan SMK Swasta dan Negeri mengurusi rumah tangga masing-masing.
Setelah regulasi tersebut diterbitkan, pengurus MKKS SMK Swasta gerak cepat melakukan lobi-lobi kepada pihak terkait supaya kepentingan sekolah swasta mendapat prioritas yang sama dengan sekolah negeri.
“Waktu itu, jangankan dapat bantuan. Info-info dari kementerian saja kami dapat belakangan,” jelas Kisyanto.
Selain itu, ada stigma yang sempat mengecilkan keberadaan SMK-SMK Swasta. Hal itu yang membuat sekolah tersebut minder dengan sekolah negeri.
“Dulu sempat ada sebutan ‘sekolah masuk siang atau KW 2’. Tetapi hal itulah yang menjadi penyemangat untuk bersama-sama memajukan SMK Swasta,” tegas Kisyanto.
Pertemuan dengan sekolah-sekolah swasta di Jakarta saat ada kegiatan menjadi awal kepala sekolah SMK Swasta membentuk MKKS SMK Swasta di kabupaten/kota masing-masing. “Komunikasi antar kepala sekolah menciptakan banyak rasa ‘saling’, terutama untuk menumbuhkan saling mendukung, saling membantu, dan saling-saling lainnya,” kata Kisyanto.
Untuk mencapai hal itu persamaan paradigma dan pemikiran tentang SMK harus diwujudkan terlebih dahulu. Pasalnya, kepala SMK adalah leader dan juga manajer.
Kedua hal itu diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, karena sarana dan prasarana SMK sangat mahal. Intinya, SMK membutuhkan kepala sekolah yang memiliki banyak strategi dalam mengelola sekolah.
Semakin berkembang sebuah SMK, dapat dipastikan kepala sekolahnya punya visi dan misi serta pemikiran yang bekembang pula. Imbasnya akan bisa mendukung dan mewarnai program pemerintah dan target pembangunan nasional.
Itulah yang menjadi alasan perlunya MKKS SMK Swasta dan Negeri dibentuk, supaya standar-standar yang ada di SMK tercapai maksimal. Dengan jejaring media sosial para kepala SMK saling tukar pikiran dan berbagi informasi.
Embrio MKKS SMK Swasta Provinsi dan Nasional
Dirasa keberadaan MKKS SMK Swasta di Kabupaten Sidoarjo berhasil, pada 2013 Kisyanto mengajak kepala SMK Swasta di luar Kabupaten Sidoarjo untuk mendirikan MKKS SMK Swasta tingkat provinsi.
Hal itu berlanjut pada 2022 mendirikan organisasi serupa tingkat nasional bernama FKK SMKS Indonesia. Dari Sidoarjo mengisi posisi penting yakni sebagai Sekretaris Jendral.
Dengan adannya struktur pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional peran MKKS SMK Swasta akan lebih terstruktur, sistematis, dan massif. Memang, sasaran MKKS SMK bukan masyarakat umum tetapi masyarakatlah yang akan menikmati keberadaan organisasi itu.
Keberadaan secara lokal, regional, dan nasional akan mengawal kualitas SMK pada berbagai tingkat. Selain itu, organisasi itu memiliki program pengimbasan dan berperan sebagai mediator jika terjadi persoalan sekolah.
Keberadaan MKKS juga menjemput peluang dan program kementerian dan lain-lain. MKKS juga mendorong untuk pelayanan pendidikan yang accountable dan transparan supaya permasalahan klasik sekolah tak lagi ditemui.
MKKS SMK Swasta in Style MKKS sebagai organisasi sosial membutuhkan orang cerdas, berkomitmen, dan yang utama memiliki jiwa volunteer. Terkadang menyatu dengan pemerintah, terutama dinas dan stakeholder terkait. Usaha kecil dan menengah juga perlu mendapatkan dukungan dari SMK untuk melengkapi kegiatan produksi.
MKKS SMK Swasta juga bermitra dengan Dewan Pendidikan sebagai wadah aspirasi. Dunia industri dan usaha serta prospek usaha menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Yayasan, kepala sekolah, pengambil kebijakan, dan masyarakat harus cepat mengubah mindset. Dengan perusahaan, sudah terjalin kepercayaan dengan SMK Swasta. Terbukti dengan adanya job matching atau job fair di setiap sekolah.
Yang terpenting bagi MKKS SMK Swasta yakni melakukan analisa kebijakan dan memberikan masukan serta usulan untuk penyempurnaan peraturan dan regulasi. Contoh kongkritnya seperti usulan standar minimal pembiayaan
untuk daerah.
“MKKS itu tidak grudak-gruduk. Artinya, kita melakukan analisa apapun untuk kebaikan sekolah swasta. Termasuk pemberian pelatihan kepada kepala sekolah,” tegas Kisyanto. (Nis)
