Rapat redaksi PENA di teras sebuah rumah makan di area Pasar Larangan Sidoarjo saya skors ketika saya melihat Prof. K.H. Ali Maschan Moesa berjalan menuju kasir.
Setelah berbincang-bincang sejenak dia bertanya, “Ente rapat apa kok sajake…”
“Rapat redaksi medianya Dinas Pendidikan, Yai,” jawab saya.
Dia manggut-manggut, “Ya wis, terusna!“ katanya.
Sambil menikmati nasi pecel, saya ceritakan kepada teman-teman bahwa Yai Ali Maschan pernah mengguncangkan jagat politik Kabupaten Sidoarjo melalui tulisannya berjudul Dwi Fungsi ABRI mau Dikemanakan.
Artikel itu diterbitkan majalah Santri milik PC IPNU-IPPNU Sidoarjo edisi kedua, tahun pertama, (seingat saya) 1978. Pemimpin Redaksinya Drs. Sholihin Hidayat (cak Sholihin) – kader NU yang kemudian menjadi Pemimpin Redaksi Jawa Pos. Sekretaris Redaksinya M. Ma’shum Anwar (cak Shum), kader NU terpilih sebagai anggota DPRD Sidoarjo pada Pemilu 1991.
Dwifungsi ABRI adalah doktrin militer bahwa ABRI, selain berperan dalam bidang pertahanan negara, juga berfungsi dalam bidang sosial politik untuk menciptakan stabilitas dengan memberikan peran aktif dalam berbagai bidang.
Anggota ABRI aktif boleh menduduki posisi penting dalam birokrasi sipil tanpa harus melepaskan status kemiliterannya, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara.
Pada masa kekuasaan rezim Soeharto, dwi fungsi ABRI dilembagakan, sehingga militer bisa menduduki jabatan strategis dalam eksekutif, legislatif, dan berbagai institusi pemerintah. Para perwira ABRI menguasai parlemen melalui Fraksi ABRI dan Fraksi Golkar.
Pemerintah juga memaksakan Golkarisasi di desa-desa yang dikuasai parpol — terutama PPP yang didukung oleh NU – dengan menugaskan bintara ABRI sebagai lurah caretaker. Sebagai kepanjangan tangan kapitalis internasional, Golkar harus jadi mayoritas tunggal untuk membantu kemudahan praktik-praktik kapitalisme.
Artikel Yai Ali Maschan sangat menohok dan mewakili aspirasi masyarakat Indonesia. Tulisan itu memang tampak sepele, tetapi jika dibiarkan resonansinya bisa menasional dan mengganggu stabilitas politik. Dwi fungsi ABRI adalah salah satu persoalan arus utama karena sudah kebablasan.
Karena itu, Santri dibredel oleh penguasa. Awak redaksinya dipanggil ke Kantor Kodim 0816 Sidoarjo di Jalan A. Yani, diteror. Dalam seminggu, majalah yang telah diedarkan harus ditarik dan diserahkan ke Kantor Kodim untuk dimusnahkan.
Cak Shum menceritakan, tidak mungkin memenuhi permintaan tersebut. Majalah di kantor redaksi Jalan K.H. Mukmin yang belum diedarkan dikumpulkan, sekitar satu glansing, kemudian diserahkan ke Kantor Kodim.
Sehari sebelum ke Kantor Kodim, cak Shum minta bantuan seorang kiai untuk nyirep petugas Kodim. Ia diberi sebatang rokok klobot diisi suwuk.
“Mari tak sebuli keluke rokok klobot Kodime klagepen. Aku gak ditakoni blas, langsung dikongkon mole,” kata cak Shum.
Sebagai distributor dengan pelanggan terbanyak, Ketua PAC IPNU Tulangan Drs. Abdul Ghofar (cak Ghofar) juga dipanggil ke Kodim. Ia diteror dan diancam dengan ropopel (revolver, sejenis pistol).
“Pucuke ropopele dilebokna nang kupingku kene,” kata cak Ghofar.
Cak Ghofar tidak gentar karena sudah berpengalaman menghadapi teror tentara. Pada pemilu 1977, ia dihajar dengan popor bedil di Kantor Koramil Tulangan karena mendukung PPP.
Karena rentang waktunya hampir setengah abad, ingatan saya pasti kurang akurat, tetapi riwayat tersebut selalu saya ceritakan kepada para yunior, agar tahu pada masa lalu para senior kita membela NU dengan bertaruh nyawa. Mereka tidak pernah mengadaikan umat kepada penguasa untuk mendapatkan uang receh.
Juga sebagai pertanyaan, kader-kader khusus NU masih bisa nyirep atau sudah kesirep?
Penulis adalah Pembina Lesbumi PCNU Sidoarjo 2021, jamaah Asosiasi bukan Gus (Asiabgus).
