MI Darul Muttaqin jadi satu-satunya sekolah milik NU yang menerima pendidikan layanan khusus, atau yang dikenal dengan pendidikan inklusi. Jumlah anak-anak inklusi saat ini mencapai 34 peserta didik.
Kepala MI Darul Muttaqin Nur Aini, S.Pd menjelaskan, madrasah tersebut dikukuhkan sebagai sekolah inklusi pada 2019 lalu. Namun, beberapa tahun sebelumnya telah menerima beberapa anak dengan hambatan.
Ia pun mengakui, pada awal pelayanannya tidak dibedakan dengan anak reguler. Selang beberapa waktu kemudian pihak sekolah sadar karena hasil pembelajarannya tidak maksimal.
“Awal kita samakan. Tetapi, lama-lama kami sadar kalau itu tidak maksimal,” ungkap Aini, sapaannya.
Ia menceritakan, pada 2019 lalu ada 4 anak dengan hambatan ringan dan seorang dengan berhambatan berat. Anak dengan hambatan berat tersebut seharusnya masuk sekolah luar biasa (SLB). Tetapi, orangtuanya memaksa untuk bersekolah di MI.
Pasalnya, MI yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman itu memiliki program pembiasan keagamaan yang disenangi para orangtua dan warga sekitar.
Namun, lanjut Aini keberadaan anak dengan hambatan berat tersebut sulit dikendalikan. Ia sering mengganggu anak-anak lainnya dan guru. “Kita bingung. Kalau tidak dikeluarkan mengganggu. Tetapi, orangtuanya memaksa tetap sekolah di sini,” ujarnya.
Akhirnya, orangtuanya diminta untuk mencari Guru Pendamping Khusus (GPK). Awal, GPK yang dihadirkan berbiaya cukup besar hingga mencapai 2,5 juta per bulan.
“Padahal SPP sekolah waktu itu cuma 50 ribu,” terang Aini.
Karena terlalu mahal, pihak sekolah akhirnya berupaya ikut mencarikan solusi. “Mahalnya karena guru tersebut ikut lembaga terapi. Padahal, gaji yang diterima hanya 1 juta,” terangnya.
Ia pun memberikan tawaran dengan gaji 1,5 juta langsung dari sekolah. Artinya, terima gaji tidak dari lembaga terapi. Dan, guru tersebut setuju.
Tetapi kerja sama tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya, guru itu diterima di salah satu sekolah negeri di Sidoarjo.
Usai kepergian guru tersebut pihak sekolah harus mencari pengganti. Untungnya, ada anak pegawai sekolah lulusan psikologi yang bersedia mendampingi. Gajinya pun tidak terlalu mahal, hanya 400 ribu per bulan.
“Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Dan biayanya tidak terlalu mahal,” kata Aini.
Pihak sekolah tak hanya fokus kepada anak dengan hambatan berat saja. Anak-anak inklusi lainnya juga dicarikan GPK.
Salah satu lembaga terapis bernama Sabdo Wahyu Jati diajak untuk bekerja sama mengurusi anak-anak inklusi. Selain murah, lembaga tersebut juga bersedia memberikan pelatihan hingga parenting.
Bahkan, Sabdo Wahyu Jati bersedia mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.
Lembaga milik Ken Larasati itu menjalin kerja sama dengan MI Darul Muttaqin hingga saat ini. Bahkan, akan mengarahkan ke MI Sadang jika ada anak atau orangtua yang membutuhkan sekolah inklusi.
Alhasil, MI Darul Muttaqin saat ini jadi sekolah favorit bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang. Pasalnya, yang bersekolah di sana ternyata berasal dari beberapa tempat di Sidoarjo.
“Dari 34 anak istimewa, yang dari Sadang ini cuma 2 anak,” kata Aini.
Yang lainya berasal dari Kramatjegu, Sidodadi, Trosobo, Urangagung, Sidoarjo kota, Krian, dan lainnya.
Sekolah yang didirikan 1992 itu mengaku menerima layanan pendidikan inklusi karena menganggap sebagai karunia dan amanat yang diberikan Tuhan. Dan, hal itu sesuai dengan moto sekolah yakni Santun, Islami, Inovatif, dan Peduli.
Karena ingin memaksimalkan pendidikan inklusi, saat ini pihak sekolah memiliki 22 GPK yang menemani 34 anak berkebutuhan khusus. Tak hanya membantu pelajaran di kelas tetapi juga mengawal aktivitas pribadi anak-anak.
“GPK itu tugasnya berat. Kadang juga ngurusi mereka buang air besar,” terang Aini.
Kerja sama dengan lembaga milik Ken Larasati meringankan beban mengelola sekolah inklusi. Yang terpenting lagi, bisa memberikan pemahaman kepada wali peserta didik dan masyarakat bahwa menjalankan sekolah inklusi butuh upaya dan komitmen.
Adapun UPT Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Sidoarjo yang turut hadir mengawasi. Mereka bahkan mengawal anak-anak saat asesmen.
“Kami juga dibantu Bu Mida. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena membantu biaya asesmen,” kata Aini.
Aini berharap pemerintah turut hadir memberikan semangat kepada orang-orang yang berkontribusi ke pendidikan inklusi terutama yang melayani di Darul Muttaqin.
Seperti halnya sekolah-sekolah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal kesejahteraan, guru-guru GPK ditopang oleh BOSDA inklusi. Sehingga, kesejahteraan gurunya tercukupi.
Hal itu berbeda dengan sekolah naungan Kemenag seperti MI. Pasalnya, hingga saat ini masih berjuang mendapatkan hak yang sama dengan sekolah naungan dinas.
“Kita yang di bawah naungan Kemenag masih belum ada. Idealnyakan tidak ada beda. Karena sama-sama warga negara, sama-sama anak Indonesia,” ungkap Aini.
Usaha memperjuangkan kesejahteraan bagi GPK pun ia lakukan beberapa kali. Mulai dari menyampaikan langsung ke perwakilan Komisi D DPRD Sidoarjo hingga meminta petunjuk dari Kemenag.
“Saya sempat bertemu dan menyampaikan ke Pak Dhamroni. Kemudian ke Pengawas Kemenag,” ungkap Aini.
Bahkan, ia diminta membuat surat aspirasi. Namun, hingga hari ini belum ada tindak lanjut. Harapannya, ada hearing antara Kemenag dan DPRD.
Aini khawatir, jika kesejahteraan GPK tidak ada peningkatan mereka akan keluar dari sekolah. “Kalau GPK keluar masuk ke sekolah pasti susah mengatur anak-anak,” ujarnya.
Pasalnya, lanjut Aini, tidak gampang untuk dekat dengan anak-anak inklusi. Artinya, butuh waktu dan proses untuk pendekatan. “Kalau anak sudah klik, cocok, terus ditinggal kan kasihan,” ungkap Aini.
Untuk menyiasati tambahan kesejahteraan GPK pihak sekolah melakukan subsidi silang. Bahkan, jika ada anak inklusi dari keluarga kurang mampu pihak sekolah pun berkewajiban menggratiskan semua biaya sekolah.
Pengurangan GPK juga jadi strategi sekolah supaya bisa menambah kesejahteraan. Guru kelas sekarang dilibatkan sebagai pengawas anak-anak. “Dulu ada 25, sekarang saya kurangi jadi 22,” terang Aini. (Nis)
